TATACARA PENGISIAN
BUKU CATATAN PABEAN UNTUK BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

1. Buku Catatan Pabean untuk Barang yang Dikuasai Negara adalah buku daftar yang digunakan untuk mencatat data Barang yang Dikuasai Negara.
2. Bentuk dan isi Buku Catatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berukuran 33 cm x 50 cm,
dengan isi 25 ( dua puluh lima ) lembar dalam setiap buku, pada setiap buku dapat diberikan sampul.
3. Pengadaan Buku Catatan Pabean sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Penggunaan Buku Catatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diganti dengan yang baru dalam hal telah penuh dipergunakan.
5. Pengisian kolom-kolom Buku Catatan Pabean untuk Barang yang Dikuasai Negara adalah sebagai berikut :

Judul:-

BUKU CATATAN PEBEAN
UNTUK BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

-




-

KANTOR ........,...................

-- diisi jenis Kantor Pabean yang melakukan pencatatan, dan
-- diisi nama Kantor Pabean yang melakukan pencatatan.

Halaman ... dari ...

Diisi nomor halaman pencatatan dan nomor halaman sejumlah yang dipergunakan.

Isi

(1) NO. URUT :
Diisi nomor urut pencatatan barang-barang yang dinyatakan sebagai Barang yang Dikuasai Negara.
(2) TGL :
Diisi tanggal pencatatan untuk nomor urut sebagaimana dimaksud pada kolom (1)
ASAL BARANG
(3) ASAL DOKUMEN :
Diisi jenis dokumen dari Barang-barang yang dinyatakan sebagai Barang Dikuasai Negara.
(4) TGL :
Diisi tanggal dokumen dari barang-barang yang dinyatakan sebagai Barang Dikuasai Negara sebagaimana dimaksud pada kolom (3)
(5) NO. :
Diisi nomor dokumen dari barang-barang yang dinyatakan sebagai Barang Dikuasai Negara sebagaimana dimaksud pada kolom (3).
(6) URAIAN BARANG :
Diisi uraian barang secara lengkap untuk barang-barang yang berasal dari dokumen sebagaimana dimaksud pada kolom (4) dan kolom (5).
(7) JUMLAH :
Diisi jumlah barang dan jumlah kolinya untuk barang-barang sebagaimana dimaksud pada kolom (6).
(8) PENYELESAIAN :
Diisi dengan menuliskan :
- jenis penyelesaian bagi barang-barang sebagaimana dimaksud pada kolom 6
- dalam hal diselesaikan dengan pengadilan, atau penyelesaian lainnya, isikan nomor dan . . tanggal dari keputusannya.
(9) KETERANGAN :
Diisi hal-hal yang diperlukan sebagai informasi dalam pencatatan penyelesaian atau hal-hal lain yang berkenaan dengan Barang Dikuasai Negara tersebut.

                    MENTERI KEUANGAN

                    ttd.-

                    MAR' IE MUHAMMAD

_____________________________________________________________________________

BUKU CATATAN PABEAN
UNTUK BARANG MILIK NEGARA




KANTOR ............... :
..........................


MENTERI KEUANGAN




Lampiran V
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 236/KMK.05/1996
Tanggal : 1 April 1996
_________________________

Halaman ........ dari ......

NO
URUT

TANGGAL

DASAR KEPUTUSAN

ASAL BARANG

URAIANBARANG JUMLAH PENYELESAIAN KETERANGAN

JENIS
MASALAH

TGL NO

JENIS
DOKUMEN

TGL NO

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________


TATACARA PENGISIAN
BUKU CATATAN PABEAN UNTUK BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

1. Buku Catatan Pabean untuk Barang yang Menjadi Milik Negara adalah buku daftar atau yang
digunakan untuk mancatat data Barang yang Menjadi Milik Negara.
2. Bentuk dan isi Buku Catatan Pabean sebagaimana dimaksud pada angka 1 berukuran -
33 cm x 50 cm, dengan isi 25 ( dua puluh lima ) lembar dalam setiap buku, pada setiap buku dapat diberikan sampul.
3. Pengadaan Buku Catatan Pabean sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bae dan Cukai.
4. Pengunaan Buku Catatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diganti dengan yang baru dalam hal telah penuh dipergunakan.
5. Pengisian kolom-kolom Buku Catatan Pabean untuk Barang yang Menjadi Milik Negara adalah sebagai berikut :
Judul : - BUKU CATATAN PABEAN
UNTUK BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

-


-

KANTOR ........... , ........................

--diisi jenis Kantor Pabean yang melakukan pencatatan, dan
--diisi nama Kantor Pabean yang melakukan pencatatan.

Halaman ..dari ....

Diisi nomor halaman pencatatan dan nomor halaman sejumlah yang dipergunakan.

Isi

(1) NO. URUT :
Diisi nomor urut pencatatan barang-barang yang dinyatakan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.
(2) TGL :
Diisi tanggal pencatatan untuk nomor urut sebagaimana dimaksud pada kolom (1).
DASAR KEPUTUSAN

(3) JENIS MASALAH :
Diisi dengan jenis masalah sebagai dasar diputuskannya barang yang dicatat dengan nomor urut sebagaimana dimaksud pada kolom (1) sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.

(4) TGL :
Diisi tanggal Keputusan barang yang dicatat dengan nomor urut sebagaimana dimaksud pada kolom (1) sebagai Barang Milik Negara.
(5) NO :
Diisi nomor surat keputusan barang yang dicatat dengan nomor urut sebagaimana dimaksud pada kolom (1) sebagai Barang Milik Negara.

ASAL BARANG
(6) JENIS DOKUMEN :
Diisi jenis dokumen dari Barang-barang yang dinyatakan sebagai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada kolom (5). 
(7) TGL :
Diisi tanggal dokumen dari Barang-barang yang dinyatakan sebagai Barang Milik Negara sebagainama dimaksud pada kolom (6).
(8) NO :
Diisi nomor dokumen dari Barang-barang yang dinyatakan sebagai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada kolom (6).
(9) URAIAN BARANG :
Diisi uraian barang secara lengkap untuk barang-barang yang dinyatakan sebagai Barang
Milik Negara sebagaimana dimaksud pada kolom (4) dan kolom (5).
(10) JUMLAH :
Diisi jumlah barang dan jumlah kolinya untuk barang-barang sebagaimana dimaksud pada kolom (9).
(11) PENYELESAIAN :
Diisi dengan menuliskan :
-jenis penyelesaian bagi barang-barang sebagaimana dimaksud pada kolom 9.
-dalam hal diselesaikan dengan lelang, atau jenis penyelesaian lainnya, isikan nomor dan .tanggal dari Berita Acara atau dokumen penyelesaiannya.
(12) KETERANGAN :
Diisi hal-hal yang diperlukan sebagai informasi dalam pencatatan penyelesaian atau hal-hal lain yang berkenaan dengan Barang Milik Negara tersebut.

                  MENTERI KEUANGAN

                  ttd,-

                  MAR' IE MUHAMMAD